{"id":11300,"date":"2025-08-26T04:19:35","date_gmt":"2025-08-26T04:19:35","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.wecare.id\/?p=11300"},"modified":"2025-08-26T04:19:35","modified_gmt":"2025-08-26T04:19:35","slug":"dampak-politik-pada-kesehatan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/empower.amartha.com\/blog\/dampak-politik-pada-kesehatan\/","title":{"rendered":"Dampak Politik Terhadap Kesehatan: Mandatory Spending"},"content":{"rendered":"\n

Pada tahun 2023, Indonesia mengesahkan UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023, yang menghapuskan ketentuan mandatory spending<\/em>\u2014aturan yang mewajibkan pemerintah mengalokasikan minimal 5% dari APBN dan 10% dari APBD untuk sektor kesehatan.<\/p>\n\n\n\n

Keputusan ini menimbulkan pro dan kontra, karena dampak politik terhadap kesehatan kini lebih terasa. Bagaimana implikasinya bagi masyarakat? Kami dari tim WeCare.id akan membahas bagaimana keputusan politik memengaruhi nasib kesehatan jutaan orang. Mari kita simak bersama.<\/p>\n\n\n\n

Kebijakan Baru: Penghapusan Mandatory Spending 5% APBN Kesehatan<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Dalam Undang-undang No. 36<\/a> Tahun 2009 Pasal 171 Ayat (1) dan (2), ditetapkan besaran minimal alokasi anggaran kesehatan dari APBN dan APBD, yaitu masing-masing sebesar 5% dan 10%. Pada tahun 2023, Pemerintah dan DPR RI bersama-sama mengesahkan Undang-undang Kesehatan No. 17<\/a> Tahun 2023 sebagai pengganti undang-undang lama tersebut.<\/p>\n\n\n\n

Salah satu poin paling kontroversial adalah penghapusan aturan wajib\/madatory spending<\/em>: tak ada lagi keharusan hukum mengalokasikan minimal 5% APBN untuk sektor kesehatan. Padahal, aturan mandatory spending<\/em> selama bertahun-tahun dipandang sebagai \u201crem\u201d agar anggaran kesehatan tidak dikalahkan kebutuhan sektor lain yang juga penting.<\/p>\n\n\n\n

Sejak dihapuskannya kewajiban alokasi anggaran kesehatan, besaran dana sektor kesehatan ditentukan melalui kesepakatan politik antara pemerintah dan DPR\/DPRD pada setiap pembahasan anggaran negara. Kebijakan ini pun memunculkan pro dan kontra baik di kalangan pelaku kebijakan, akademisi, hingga masyarakat sipil.<\/p>\n\n\n\n

Argumen Pemerintah: Fleksibilitas dan Efisiensi<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Pemerintah berpendapat bahwa penghapusan mandatory spending<\/em> memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran. Menurut Kementerian Kesehatan<\/a>, meskipun aturan wajib dihapus, anggaran kesehatan 2025 tetap dialokasikan lebih dari 5% dari APBN, yakni sekitar Rp217,3 triliun atau 6% dari total APBN 2025.<\/p>\n\n\n\n

Kemenkes juga menegaskan bahwa komitmen menjaga anggaran di atas 5% tetap dipertahankan secara politik, meski tak lagi diatur undang-undang.<\/p>\n\n\n\n

Menurut Menkes Budi Gunadi Sadikin, sistem “uang mengikuti program” lebih efektif karena dana dialokasikan sesuai kebutuhan nyata program kesehatan, bukan sekadar mengejar target persentase anggaran.<\/p>\n\n\n\n

Fokus utama adalah efisiensi dan efektivitas belanja, memastikan setiap rupiah digunakan untuk program yang berdampak langsung pada peningkatan kesehatan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n

Pemerintah percaya, dengan penggunaan anggaran yang efisien, dana kesehatan justru bisa disalurkan lebih tepat sasaran, terutama untuk penguatan layanan primer, percepatan penurunan stunting<\/em>,<\/a> serta respon menghadapi penyakit endemik baru.<\/p>\n\n\n\n

Tak hanya itu, pemerintah menyoroti masalah serapan dana di daerah yang selama ini kerap tidak optimal hanya karena dikejar target persentase. Mereka berharap, dengan sistem baru, alokasi anggaran tidak lagi sekadar formalitas angka, namun fokus ke output<\/em> dan kualitas layanan di masyarakat.<\/p>\n\n\n\n

Argumen Pihak yang Kontra: Risiko Penurunan Prioritas<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Namun, tidak sedikit yang mengkhawatirkan bahwa tanpa adanya ketentuan wajib, dana kesehatan berpotensi tergerus untuk kepentingan politik sesaat. Bahkan sebelum UU Kesehatan 2023 diterbitkan, realisasi alokasi anggaran kesehatan Indonesia sudah berada di bawah standar yang direkomendasikan secara internasional.<\/p>\n\n\n\n

Misalnya, pada tahun 2022, anggaran kesehatan Indonesia hanya sekitar 5,3% dari APBN, sedangkan negara-negara maju mengalokasikan sekitar 10% dari APBN mereka untuk sektor kesehatan .<\/p>\n\n\n\n

Beberapa alasan pihak kontra antara lain:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n